Wujudkan Pemerintah Digital Terintegrasi, Pemkot Mataram Susun Draft Arsitektur Pemerintah Digital Tahun 2026

Wujudkan Pemerintah Digital Terintegrasi, Pemkot Mataram Susun Draft Arsitektur Pemerintah Digital Tahun 2026

Mataram – Pemerintah Kota Mataram terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan berbasis teknologi Informasi melalui penyusunan Draft Arsitektur Pemerintah Digital Kota Mataram Tahun 2026. Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Draft Arsitektur Pemerintah Digital Kota Mataram Tahun 2026 yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, secara daring dari Ruang Command Center Kota Mataram, Senin (15/06/2026).

Rapat koordinasi yang diikuti oleh seluruh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, dan bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Mataram tersebut merupakan tindak lanjut dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional dan Evaluasi Pemerintah Digital oleh Kementerian PANRB melalui Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2026.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Mataram telah melaksanakan pengumpulan data dan informasi dari seluruh perangkat daerah melalui instrumen yang telah disediakan. Data tersebut menjadi bahan utama dalam penyusunan Draft Arsitektur Pemerintah Digital yang akan menjadi pedoman pengembangan sistem pemerintahan digital secara terintegrasi di Kota Mataram.

Kegiatan yang berlangsung secara bertahap pada 15 hingga 19 Juni 2026 ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Kota Mataram Tahun 2026 sekaligus melakukan evaluasi, klarifikasi, dan pembahasan terhadap hasil pengumpulan data yang telah disampaikan oleh masing-masing perangkat daerah. Melalui proses tersebut diharapkan diperoleh data dan informasi yang valid, selaras, dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan dokumen arsitektur pemerintah digital yang komprehensif.

Dalam sambutannya, Sekda Kota Mataram yang akrab disapa Miq Alwan menegaskan bahwa transformasi digital saat ini merupakan sebuah keharusan bagi pemerintah daerah dalam menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin berkembang.

“Transformasi digital harus mampu menghadirkan pemerintahan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Karena itu, Arsitektur Pemerintah Digital bukan sekadar dokumen, melainkan fondasi penting dalam mewujudkan transformasi Kota Mataram menuju pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Mataram untuk memastikan seluruh sistem, layanan, dan data pemerintah dapat terintegrasi dalam satu kerangka kerja yang jelas. Menurutnya, integrasi sistem dan satu data, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan keamanan informasi merupakan aspek penting yang harus menjadi perhatian bersama.

“Melalui arsitektur yang terencana dengan baik, seluruh perangkat daerah dapat bergerak dalam satu arah yang sama sehingga pembangunan pemerintah digital dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, H. M. Ramadhani, menjelaskan bahwa arah kebijakan pemerintah digital saat ini tidak hanya berorientasi pada efisiensi administrasi pemerintahan semata, tetapi juga pada transformasi menyeluruh dalam penyelenggaraan layanan publik.

Menurutnya, pendekatan yang digunakan mengacu pada konsep Whole of Government dan Digital Public Infrastructure (DPI) yang menekankan keterpaduan layanan lintas sektor dan kolaborasi antar perangkat daerah.

“Pemerintah digital bukan tentang menghadirkan lebih banyak aplikasi, tetapi bagaimana menciptakan layanan yang terintegrasi dan mudah diakses masyarakat. Fokusnya adalah membangun tata kelola yang lebih responsif, mempercepat implementasi kebijakan, memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pengelolaan ASN, serta mendukung upaya pencegahan korupsi dan kebocoran anggaran,” jelasnya.

Lebih lanjut, H. M. Ramadhani menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah dalam mendukung transformasi digital melalui penyusunan kebijakan internal yang operasional, perencanaan dan penganggaran yang terpadu, serta penguatan kolaborasi lintas OPD.

Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Kota Mataram juga menjadi bagian dari upaya mendukung target pembangunan pemerintah digital nasional. Berdasarkan data E-Government Development Index (EGDI), Indonesia berhasil meningkatkan peringkat dari posisi 107 dunia pada tahun 2018 menjadi peringkat 64 dunia pada tahun 2024. Pemerintah menargetkan peningkatan peringkat menjadi 50 besar dunia pada tahun 2029 dan masuk 20 besar dunia pada tahun 2045.

Sejalan dengan target tersebut, Pemerintah Kota Mataram menetapkan target nilai Indeks Pemerintah Digital sebesar 2,00 sebagai langkah awal dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang semakin matang dan terintegrasi.

Melalui semangat kolaborasi seluruh perangkat daerah, penyusunan Draft Arsitektur Pemerintah Digital Kota Mataram Tahun 2026 diharapkan mampu menjadi landasan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.