Bimtek Pengumpulan Data, Diskominfo dan BPS Perkuat Sinergi Wujudkan Data Sektoral Berkualitas

Bimtek Pengumpulan Data, Diskominfo dan BPS Perkuat Sinergi Wujudkan Data Sektoral Berkualitas

Data merupakan dasar dari setiap pengambilan keputusan. Tanpa data yang akurat, perencanaan bisa keliru, evaluasi sulit dilakukan, bahkan program pembangunan berpotensi tidak tepat sasaran. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram, I Nyoman Suwandiasa, saat membuka acara Bimbingan Teknis Perancangan Instrumen dan Metode Pengumpulan Data bagi 45 penyuluh dan pengumpul data dari Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Mataram, yang berlangsung di Aula Lantai III, Kantor Wali Kota Mataram, pada Selasa (30/09/2025).

“Ada satu hal yang perlu berulang kali saya sampaikan, *‘Tanpa data, Anda hanya orang yang beropini’,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kepala Diskominfo tersebut menambahkan bahwa di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat menuntut data yang dapat dipercaya, mudah diakses, dan bermanfaat. Karena itu, data tidak lagi dianggap sekadar laporan rutin, tetapi sudah menjadi aset strategis bagi pemerintah daerah.

“Seperti yang kita ketahui bersama, mulai tahun ini ketersediaan data sektoral menjadi syarat utama dalam perencanaan. Tanpa data, perencanaan kegiatan di SIPD tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, data yang selama ini kita kumpulkan tidak hanya menjadi angka-angka yang sia-sia, melainkan dasar program kegiatan yang akan dilaksanakan,” tambahnya.

Pengumpulan data di lapangan, lanjutnya, sering menghadapi banyak tantangan. Misalnya, kuesioner yang kurang tepat sasaran sehingga informasi yang diperoleh tidak sesuai kebutuhan, cara penyuluh atau petugas dalam mewawancarai responden yang masih beragam sehingga menghasilkan data yang tidak seragam, hingga kendala teknis seperti keterbatasan waktu, akses lokasi, maupun literasi digital di masyarakat.

“Oleh karena itu, kegiatan bimtek ini sangat penting. Dengan desain kuesioner yang baik, kita bisa memperoleh data yang relevan dan tepat guna. Dengan metode pengumpulan data yang benar, kita bisa menjaga keandalan dan validitas data. Mari jadikan kegiatan ini sebagai momentum memperkuat sinergi lintas sektor untuk mewujudkan data sektoral yang lebih berkualitas, terpadu, dan bermanfaat bagi pembangunan Kota Mataram,” ucapnya.

Di akhir sambutannya, I Nyoman Suwandiasa menyampaikan bahwa dalam ekosistem Satu Data Indonesia, Dinas Komunikasi dan Informatika diberi amanah sebagai Walidata. Tugas ini tentu tidak bisa dilaksanakan sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama erat dengan seluruh produsen data, termasuk Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan DP2KB, serta dukungan penuh dari Badan Pusat Statistik (BPS) selaku Pembina Data.

“Kolaborasi inilah yang hari ini kita wujudkan melalui kegiatan bimbingan teknis. Kami sangat berterima kasih kepada BPS yang berkenan menjadi narasumber, memberikan bimbingan, serta berbagi ilmu tentang bagaimana menyusun instrumen survei yang baik dan bagaimana cara pengumpulan data yang sesuai standar, sehingga data yang kami kumpulkan dapat kami pertanggungjawabkan secara paripurna,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram, Mohammad Reza Nugraha Kusumowinoto, mengatakan bahwa kebijakan yang baik bersumber dari data yang berkualitas. Data berkualitas, ujarnya, merupakan tanggung jawab bersama, terutama para penyuluh sebagai ujung tombak di lapangan. “Ingatlah bahwa data ini akan menjadi dasar kebijakan yang digunakan pimpinan daerah. Jangan sampai kita lalai atau meremehkan, sehingga data yang salah akan menghasilkan informasi keliru dan melahirkan kebijakan yang salah. Mari kita renungkan, bahwa data yang kita hasilkan harus benar-benar berkualitas agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” tegasnya.

“Seperti sama-sama kita ketahui, pada tahun pertama kepemimpinan presiden maupun kepala daerah, tuntutan akan kebutuhan data semakin nyata. Dimulai saat menyusun RPJMN dan RPJMD, terdapat 45 indikator utama pembangunan yang harus disediakan. Kemudian ada peta jalan kependudukan dengan 30 indikator wajib. Belum lagi kebutuhan data dari kementerian/lembaga untuk program-program prioritas presiden dan kepala daerah, yang semuanya memerlukan indikator sebagai dasar evaluasi program,” ujarnya.

Kepala BPS juga menjelaskan adanya satu model yang menunjukkan hubungan antara data, informasi, pengetahuan (knowledge), dan kebijakan (wisdom). Menurutnya, terdapat hierarki yang harus dipahami: data baru dapat bermakna ketika diberikan referensi. Data yang diberi referensi kemudian menjadi informasi yang berguna.

“Ketika kita memaknai data tanpa menambahkan informasi dan pengetahuan, maka akan terjadi kesalahan dalam menyerap informasi maupun dalam mengambil kesimpulan. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan ini, peningkatan kualitas data sektoral merupakan prioritas utama dalam menentukan kebijakan yang tepat sasaran,” tutupnya.

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh I Gusti Lanang, selaku Statistisi Ahli Madya, BPS Kota Mataram yang menjelaskan tentang Sistem Statistik Nasional (SSN) dan Medhia, selaku Statistisi Ahli muda BPS Kota Mataram, dengan materi Proses Bisnis Statistik Penentuan Kebutuhan – Pengumpulan Data.