Forum Data Kota Mataram, Dorong Kualitas Data untuk Kebijakan Pembangunan yang Tepat Sasaran.

Forum Data Kota Mataram, Dorong Kualitas Data untuk Kebijakan Pembangunan yang Tepat Sasaran.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan pembangunan berbasis data, penyusunan kajian akademik, disertasi, hingga kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan data yang akurat dan berkualitas. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani, saat membuka kegiatan Forum Satu Data Kota Mataram bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram selaku Pembina Data dan Operator Data se-Kota Mataram. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Kota Mataram, Rabu (24/12/2025).

“Seiring dengan tuntutan pembangunan berbasis data yang semakin besar, kita semua dihadapkan pada tiga kewajiban penting, yaitu pengisian E-Walidata, Si Datu, dan pengisian data untuk Satu Data Indonesia,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pengisian E-Walidata merupakan bentuk pemenuhan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Keterisian E-Walidata juga menjadi salah satu syarat utama dalam pengisian Rencana Kerja (Renja) pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Jadi jelas keterkaitannya. Pemerintah pusat telah menyiapkan aplikasi e-walidata yang harus terus kita perbarui, karena data tersebut digunakan dalam dokumen perencanaan dan berbagai kebutuhan lainnya,” terangnya.

Selanjutnya, pengisian Si Datu menjadi acuan penting dalam pengelolaan data sektoral yang dijadikan basis data dalam kegiatan perencanaan daerah. Sementara itu, pengisian data untuk Satu Data Indonesia tidak hanya menjadi bagian dari program nasional, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam penyusunan publikasi Kota Mataram Dalam Angka Tahun 2026 yang akan disusun oleh BPS Kota Mataram.

“Ketiga kewajiban ini memerlukan komitmen bersama agar prosesnya berjalan lancar, tepat waktu, dan akurat,” tegasnya.

Kepala Diskominfo juga menyampaikan bahwa pengumpulan data tahun ini telah mencapai tahap akhir dan saat ini memasuki fase evaluasi terhadap capaian serta berbagai tantangan yang dihadapi. Namun demikian, ia menekankan pentingnya mulai menyiapkan perencanaan data untuk tahun 2026 sejak dini guna menjamin kelengkapan, konsistensi, dan relevansi data sebagai dasar pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Saya berharap melalui evaluasi ini, kita dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ada, memperbaiki kekurangan, serta memperkuat sinergi antar pihak. Mari kita jadikan momen ini sebagai langkah awal menyiapkan data yang lebih baik di tahun-tahun mendatang,” harapnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala BPS Kota Mataram Mohammad Reza Nugraha Kusumowinoto menyampaikan bahwa tuntutan terhadap ketersediaan data pada tahun ini sangat tinggi. BPS terlibat langsung bersama Bappeda dan Diskominfo, khususnya dalam penyusunan RPJMD dan RPJPD, yang memuat sedikitnya 45 indikator pembangunan beserta turunannya hingga indikator Renstra masing-masing OPD.

“Seluruh proses pengumpulan data ini sangat dititikberatkan kepada peran para operator data. Bapak dan Ibu juga berperan sebagai Kuasa Pengguna Aplikasi (KPA) Si Datu dan aplikasi pendukung lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, di tengah perkembangan dunia digital, kebutuhan akan data dan informasi terus meningkat, sehingga berbagai aplikasi pendukung pengelolaan data terus dikembangkan. Hal tersebut menuntut kesiapan semua pihak untuk beradaptasi dan mendukung penyelenggaraan statistik sektoral.

“Berbicara tentang data dan kebijakan, data tidak akan bermakna tanpa referensi. Referensi tersebut tertuang dalam metadata, sehingga kita mengetahui asal-usul data dan maknanya. Dari data yang bermakna, lahirlah informasi, kemudian pengetahuan, hingga pada akhirnya menjadi dasar kebijakan pimpinan,” jelasnya.

Menurutnya, hubungan antara data dan kebijakan menjadi sangat penting karena kebijakan yang baik harus bersumber dari data yang baik. Oleh karena itu, peran operator data di masing-masing OPD menjadi sangat strategis sebagai perpanjangan tangan wali data dan pembina data dalam memastikan penyelenggaraan statistik sektoral berjalan sesuai standar.

“Kami sebagai pembina data akan terus mendukung seluruh kegiatan statistik sektoral. Jika dibutuhkan, kami siap memberikan pendampingan, termasuk secara personal, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas data melalui penerapan tahapan proses sesuai standar hingga penyempurnaan rilis data secara baik dan benar,” pungkasnya