Belajar dari Pilot Project Nasional, Pemkab Lombok Utara Dalami Transformasi Digital Bansos di Kota Mataram

Belajar dari Pilot Project Nasional, Pemkab Lombok Utara Dalami Transformasi Digital Bansos di Kota Mataram

Mataram – Terpilihnya Kota Mataram sebagai pilot project percepatan transformasi digital bantuan sosial (bansos) menjadikan kota ini sebagai salah satu daerah rujukan dalam pengembangan tata kelola perlindungan sosial berbasis data dan teknologi. Program tersebut diharapkan menjadi fondasi baru dalam penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan terintegrasi.

Penunjukan Kota Mataram sebagai daerah percontohan bukan tanpa alasan. Pemerintah pusat menilai Mataram telah memiliki ekosistem digital yang cukup matang, ditunjang oleh infrastruktur teknologi informasi yang memadai, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terus berkembang, serta meningkatnya literasi digital masyarakat. Kondisi tersebut mendorong berbagai daerah untuk melakukan studi tiru guna mempersiapkan implementasi program serupa.

Salah satunya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dipimpin Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Lombok Utara, Ners H. Syamsudirman, bersama jajaran, rombongan mengunjungi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram. Kunjungan tersebut diterima oleh Heri Irawan bersama para Pranata Komputer Bidang E-Government di ruang Bidang E-Government Diskominfo Kota Mataram, Kamis (23/07/2026).

Pertemuan tersebut menjadi wadah koordinasi sekaligus berbagi pengalaman mengenai persiapan dan implementasi percepatan transformasi digital bansos yang tengah dijalankan di Kota Mataram. Berbagai aspek teknis maupun kelembagaan dibahas sebagai bekal bagi Kabupaten Lombok Utara yang juga akan mengimplementasikan program digitalisasi bantuan sosial.

Dalam pemaparannya, Diskominfo Kota Mataram menjelaskan peran strategis perangkat daerah dalam mendukung keberhasilan transformasi digital bansos, khususnya sebagai penyedia dan pengelola infrastruktur teknologi informasi. Dukungan tersebut meliputi penyediaan jaringan internet pada berbagai fasilitas publik, memastikan konektivitas hingga tingkat kelurahan, serta mendukung integrasi sistem yang menjadi tulang punggung pelaksanaan layanan digital.

Selain itu, dijelaskan pula pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah dalam implementasi program, di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial, Diskominfo, serta Bagian Kesra. Masing-masing instansi memiliki peran sesuai kewenangannya, mulai dari penyediaan dan validasi data kependudukan, verifikasi penerima manfaat, dukungan infrastruktur digital, hingga koordinasi kebijakan di tingkat daerah.

Sebagai daerah yang akan menerapkan digitalisasi bansos, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga menggali berbagai persiapan yang telah dilakukan Kota Mataram, termasuk implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), kesiapan infrastruktur pendukung, serta mekanisme koordinasi antarperangkat daerah agar proses transformasi digital dapat berjalan efektif dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Kunjungan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antardaerah dalam mendukung percepatan transformasi digital layanan publik, khususnya di bidang perlindungan sosial, sehingga penyaluran bantuan sosial di masa mendatang dapat berlangsung lebih akurat, efisien, dan akuntabel.